Koramil 0824/13 Rambipuji Kawal Stabilitas Harga Sembako, Pantau Minyak Goreng di Pasaran

JEMBER - Pemantauan pasar dalam mengawal stabilitas harga sembako khusunya minyak goreng dipasaran, dilakukan secara masif oleh Koramil jajaran Kodim 0824/Jember.

Baca juga: Tiga Pilar Desa Sidomulyo Lakukan Kerjabakti Bersama Warga Bersihkan Jalan Desa

Termasuk oleh Koramil 0824/13 Rambipuji yang melakukan pemantauan secara terus menerus di pasar-pasar tradisional maupun toko kelontong.

Pada Selasa 02/08/2022 melakukan pemantauan di pasar tradisional Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, di toko milik H Syarif, Toko Semarang, serta kios-kios dalam pasar.

Baca juga: DPD JOMAN Kalteng Mengutuk Keras Pernyataan Edy Mulyadi

Danramil 0824/13 Rambipuji Kapten Cba Nur Ismoyono saat kami wawancarai menyatakan, bahwa.kuta menjalankan tugas yang di tentukan oleh pimpinan, untuk mengawal stabilitas harga sembako, jangan sampai di mainkan oleh sepekulan sehingga harganya naik terus.

Kita fokus pengawasan harga minyak goreng dari agen/distributor hingga pasar kita pantau baik stock dan harganya, sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah apa tidak.

Baca juga: Abmas ITS Perkuat Citra Desa Wisata dengan Destination Branding

Namun dari hasil pemantauan dipasaran, harga sudah stabil terutama minyak goreng curah berkisar antara Rp. 13.000 - Rp. 15.000 per liter. Stock pasar aman. jelas Kapten Inf Nur Ismoyono.

Menyikapi hal tersebut Dandim 0824/Jember Letkol Inf Batara C Pangaribuan, saat kami konfirmasi menyatakan, kita terlibat dalam pengawalan stabilitas harga minyak goreng ini, agar masyarakat tidak terbebani, ditengah perekonomian masa pandemi Covid 19 yang masih lemah.

Baca juga: Sosok Bupati Gumas, Jaya Samaya Monong Di Mata Aktivis

Kondisi seperti ini jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan sepihak, sehingga kita ikut turun tangan, sesuai tugas pokok TNI dalam membantu pemerintah daerah. Jelas Dandim 0824/Jember. (Siswandi)

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik